Maraknya kasus korupsi yang melilit politisi Indonesia, selain karena tingginya biaya politik juga disebabkan minimnya transparansi. Selama ini anggota parlemen di Indonesia tak ada kewajiban melakukan laporan tahunan kegiatannya kepada publik. Sehingga minim transparansi dan akuntabilitas. Anggota DPR merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat.
"Minggu lalu saya diundang pemerintah Jepang dan bertemu sejumlah anggota parlemen dari LDP (Partai Demokrasi Liberal). Menarik melihat sistem di Jepang. Setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik, ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribun, Senin (4/3/2013).
"Minggu lalu saya diundang pemerintah Jepang dan bertemu sejumlah anggota parlemen dari LDP (Partai Demokrasi Liberal). Menarik melihat sistem di Jepang. Setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik, ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribun, Senin (4/3/2013).